Senin, 14 November 2011
DKI Beri Pembekalan kepada Satpol PP Daerah
|
Keberhasilan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) DKI mengubah citra menjadi lebih bersahabat terhadap masyarakat serta menegakkan ketertiban umum (tibum) di Jakarta tanpa kekerasan mendapat apresiasi dari Kementerian Dalam Negeri. Karena itu, Kemendagri meminta Satpol PP DKI memberikan pembekalan manajemen dan keterampilan massa kepada Satpol PP dari 208 provinsi, kota, dan kabupaten. Pembekalan diberikan dalam acara Rapat Koordinasi Satpol PP Seluruh Indonesia dengan tema Dengan Optimalisasi Penegakan Peraturan Daerah di Bengkulu, Senin (14/11).
"Kami diminta Kementerian Dalam Negeri untuk memberikan pembekalan manajemen dan keterampilan dalam penanganan massa kepada Satpol PP dari 208 Provinsi, kota, kabupaten yang hadir dalam rakor ini,” Effendi Anas, Kepala Satpol PP DKI, yang turut memimpin personil Satpol PP ke Bengkulu.
Pria yang akrab disapa Effan ini menerangkan, sebanyak 230 personil Satpol PP DKI unjuk kebolehan keterampilan Pengendalian Massa (Dalmas) dalam acara tersebut. Atraksi ini diberikan untuk menularkan mentalitas petugas Satpol PP di daerah dalam menghadapi segala tekanan saat berhadapan dengan tindakan tindakan yang menjurus anarkis.
Dalam aksi formasi pencegahan tindakan anarkis tanpa melukai orang, para Kepala Satpol PP dari berbagai daerah diminta untuk melakukan percobaan dengan melemparkan batu, menendang dan mendorong sejumlah petugas Satpol DKI yang membentuk formasi bertahan.
Tujuannya agar Satpol PP yang ada di daerah lebih memahami cara menangani demonstran dan aksi anarkis yang terjadi dalam rangka menegakan peraturan daerah. Sebab, penanganan secara represif sudah tidak relevan, Satpol PP harus mengedepankan kemampuan mengelola mental dan wawasan intelektual dalam menghadapi setiap persoalan.
Atraksi ekstrim lain yang dipertunjukan yakni Satpol PP DKI wanita yang melakukan flying fox atau meluncur dengan bergantung di kawat di ketinggian puluhan meter, serta menggelar atraksi melompat melintasi kobaran api.
Dalam pembekalan yang diberikan, Effan menyatakan saat ini Satpol PP yang ada di seluruh Indonesia masih dianggap sebagai "centeng" pemerintah khususnya di mata warga. Karena itu, DKI Jakarta terus melakukan revitalisasi peran Satpol PP dengan memberikan pembekalan yang mengarah kepada perlindungan publik dari pelaksanaan peraturan daerah.
Dijelaskannya, ada empat upaya dalam peningkatan kualitas satpol PP di daerah yakni revitalisasi kelembagaan, infrastruktur anggaran, kapasitas perlengkapan perkantoran dan peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM). Peningkatan pengelolaan non fisik Satpol PP harus dengan memberi pembekalan mental serta wawasan dalam menangani setiap aksi protes di tengah masyarakat.
"Peningkatan tersebut kami yakini akan meningkatkan sumber daya manusia Satpol PP di seluruh Indonesia. Pemerintah pusat mengarahkan kepada pengembangan manajemen melalui dana alokasi khusus dan Dana Alokasi Umum. Seperti pembangunan perkantoran di daerah, sedangkan daerah lebih kepada pengembangan SDM," jelasnya.
Kepala Bidang Perizinan Satpol DKI Jakarta, Cheppy Supriadi, mengatakan pemerintah diharapkan mampu membantu peningkatkan kualitas intelektual dan pengembangan wawasan (capacity building) petugas Satuan Polisi Pamong Praja dalam rangka penegakan Peraturan Daerah. “Dengan adanya tangggung jawab ini, pemerintah pusat lebih memperhatikan sarana dan prasarana pendukung kerja dan anggaran Satpol PP,” katanya.
"Kami diminta Kementerian Dalam Negeri untuk memberikan pembekalan manajemen dan keterampilan dalam penanganan massa kepada Satpol PP dari 208 Provinsi, kota, kabupaten yang hadir dalam rakor ini,” Effendi Anas, Kepala Satpol PP DKI, yang turut memimpin personil Satpol PP ke Bengkulu.
Pria yang akrab disapa Effan ini menerangkan, sebanyak 230 personil Satpol PP DKI unjuk kebolehan keterampilan Pengendalian Massa (Dalmas) dalam acara tersebut. Atraksi ini diberikan untuk menularkan mentalitas petugas Satpol PP di daerah dalam menghadapi segala tekanan saat berhadapan dengan tindakan tindakan yang menjurus anarkis.
Dalam aksi formasi pencegahan tindakan anarkis tanpa melukai orang, para Kepala Satpol PP dari berbagai daerah diminta untuk melakukan percobaan dengan melemparkan batu, menendang dan mendorong sejumlah petugas Satpol DKI yang membentuk formasi bertahan.
Tujuannya agar Satpol PP yang ada di daerah lebih memahami cara menangani demonstran dan aksi anarkis yang terjadi dalam rangka menegakan peraturan daerah. Sebab, penanganan secara represif sudah tidak relevan, Satpol PP harus mengedepankan kemampuan mengelola mental dan wawasan intelektual dalam menghadapi setiap persoalan.
Atraksi ekstrim lain yang dipertunjukan yakni Satpol PP DKI wanita yang melakukan flying fox atau meluncur dengan bergantung di kawat di ketinggian puluhan meter, serta menggelar atraksi melompat melintasi kobaran api.
Dalam pembekalan yang diberikan, Effan menyatakan saat ini Satpol PP yang ada di seluruh Indonesia masih dianggap sebagai "centeng" pemerintah khususnya di mata warga. Karena itu, DKI Jakarta terus melakukan revitalisasi peran Satpol PP dengan memberikan pembekalan yang mengarah kepada perlindungan publik dari pelaksanaan peraturan daerah.
Dijelaskannya, ada empat upaya dalam peningkatan kualitas satpol PP di daerah yakni revitalisasi kelembagaan, infrastruktur anggaran, kapasitas perlengkapan perkantoran dan peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM). Peningkatan pengelolaan non fisik Satpol PP harus dengan memberi pembekalan mental serta wawasan dalam menangani setiap aksi protes di tengah masyarakat.
"Peningkatan tersebut kami yakini akan meningkatkan sumber daya manusia Satpol PP di seluruh Indonesia. Pemerintah pusat mengarahkan kepada pengembangan manajemen melalui dana alokasi khusus dan Dana Alokasi Umum. Seperti pembangunan perkantoran di daerah, sedangkan daerah lebih kepada pengembangan SDM," jelasnya.
Kepala Bidang Perizinan Satpol DKI Jakarta, Cheppy Supriadi, mengatakan pemerintah diharapkan mampu membantu peningkatkan kualitas intelektual dan pengembangan wawasan (capacity building) petugas Satuan Polisi Pamong Praja dalam rangka penegakan Peraturan Daerah. “Dengan adanya tangggung jawab ini, pemerintah pusat lebih memperhatikan sarana dan prasarana pendukung kerja dan anggaran Satpol PP,” katanya.
Langganan:
Postingan (Atom)